Signup here Login Subscribe
News Categories
Entertainment
Shopping
Food
Tourism
Education
Culture
Science/Tech
General
Cross-Regional
General News
KEHILANGAN
POLSEK CIWARINGIN MENGGELAR PELAYANAN TERPADU
"TELAH HILANG BPKB Sepeda Motor"
TELAH MENINGGALKAN RUMAH
“Modus Over Boking, Berujung Penipuan”
Manis Gula-Gula Cinta
Dua Siswi Mengaku Dicabuli
Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Ikan dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Tahun 2011
Kecamatan Talaga Juara Umum MTQ Ke-42 Tingkat Kabupaten Majalengka
Bupati Majalengka membuka secara resmi MTQ ke-42
General Articles
Jasa ekspedisi import borongan / resmi , By sea dan by air harga all in sampai Jakarta
Jasa Ekspedisi Import Door to Door Service
catatan kecilku
Aku dan Pabrik Gula
Rindu Yang Ke Sembilan
Belajar dari Sebuah Mobil
Bertahan dibalik Ke "khas" an.
Kecap Legendaris dari Majalengka
Belajar dari Kemasan
Catatan Kecil Nostalgia
PAKU dan AMARAH
1001 Burung Kertas
U.ch.pe2h's News
PESONA ALAM CURUG CIPEUTEUY
General Blogs
d'_va
wartamajalengka
Advertise Here - Get Worldwide and Local Reach by promoting your business on warta-majalengka.com

UPAYA MENEGAKKAN KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN UU No.22/1999

Comments (0) (in General) - by: U.ch.pe2h - 27-OCT-2011 11:57 AM
UPAYA MENEGAKKAN KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN UU No.22/1999
Cirebon.

Mulai membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi 1997, maka volume perdagangan luar negeri juga semakin meningkat. Seiring dengan era perdagangan bebas (AFTA, NAFTA, APEC, dll), lalu lintas barang antar Negara akan semakin padat dengan adanya tuntutan penghapusan hambatan-hambatan structural di masing-masing. Hal ini menuntut saluran distribusi yang dapat mendukung pergerakan barang tersebut secara efektif dan efisien. Kebutuhan atas saluran distribusi yang efektif dan efisien tentunya tidak terlepas dari kinerja sistem transportasi nasional, terutama sektor kepelabuhan yang menjadi modal utama pergerakan barang melalui laut. Penataan sektor kepelabuhan menjadi perhatian utama karena selama ini dinilai bahwa 30% biaya transportasi dihabiskan karena kualitas pelayanan kepelabuhan yang rendah (Bisnis Indonesia, 2003). Perkembangan alat angkut barang melalui laut yang lebih mutakhir ternyata masih belum diimbangi dengan pelayanan kepelabuhan yang produktif dan efisien sehingga menurunkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia.
Rendahnya kualitas pelayanan dipelabuhan tidak terlepas dari kesalahan sistem pengelolaan kepelanuhan  yang sintralistik, monopoli dan tidak efisien. peran pemerintah yang seharusnya  sebagai regulator, dalam kenyataannya masih diwarnai oleh kepentingan satu badan usaha (PT. Pelindo).  pencampuadukan fungsi ini telah menyebabkan tersendatnya  perkembangan kepelabuhan, dan menghambat usaha untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. Oleh karena itu,  deregulasi kepelabuhan  yang akomodatif dan  mengarah kepada restrukturisasi tatanan kepelabuhan seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk memperbaiki pengelolaan  kepelabuhan di Indonesia. Deregulasi dan restrukturisasi tatanan kepelabuhan harus diarahkan untuk menciptakan  iklim persaingan usaha  yang seha dalam kepengusahaan ekonomi dipelabuhan sehingga dapat menarik  minat investor,  baik asing maupun domestik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim persaingan usaha yang sehat akan mampu mewujudkan layanan kepelabuhan yang modern dan berdaya asing global. Masuknya investasi akan menyebabkan terjadinya  modernisasi fasilitas pelabuhan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan kepelabuhan serta memberikan efek berantai (multiplier effeck) pada sektor lain, sehingga harapan pertumbuhan ekonomi nasional  yang lebih tinggi akan dapat dicapai.
Bergulirnya era otonomi daerah melalui terbitnya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan otonomi daerah  ini diharapkan dapat mencipakan ruang yang lebih luas bagu kemandirian daerah dalam mengembangkan  potensi dan keanekaragamannya guna mencapai kemakmuran masyarakat. Partisipasi masyarakat secara luas melalui desentralisasi  memperhatikan permasalahan kepelabuhan tersebut  dan sebagai implementasi  kewenangan daerah sebagaimana dinyatakan UU No. 22/1999, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tentang Kepelabuhan. Maka Pemda Kabupaten Cirebon  seyogyanya memiliki Perda tentang kepelabuhan Kabupaten Cirebon. Perda ini pada dasarnya mengatur kepelabuhan Kabupaen Cirebon sehingga potensi kepelabuhan di Cirebon dapat dikembangkan secara optimal dengan adanya kepastian Hukum. Iklim usaha-usaha yang kondusif serta jalur birokrasi  yang mudah, murah, cepa. Pada saat ini diwilayah kita Kabupaten Cirebon memiliki pelabuhan khusus  PLTU,yang dalam UU No. 17 tahun 2008 dinamakan terminal untuk kepentingan sendiri dan dimana pengelolaannya, pemerintah pusat masih belum sepenuhnya melaksanakan amanat-amanat UU Otonomi Daerah dan cenderung mempertahankan  kewenangan dikawasan pelabuhan dan dilimpahkan kepada badan usaha  pelabuhan atau BUP (Baca: PT. PELINDO) oleh karena mari bersama-sama kita pelajari  Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan. Yang notabenenya ada kewenagan-kewenangan daerah yang bisa digali didalamnya baik untuk terminal khusus dan terminal khusus  untuk kepentingan sendiri (PLTU). Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Cirebon  belum melirik potensi yang ada.

(you must login to post comments/replies, you can register here)
bahasa/language: Bahasa Indonesia English Language
Excelsis Fine Fragrances -Handcrafted With Real Essential Oils
Mastershop
BigYellowzone.com - Web Developers - Shopping Cart Specialists.
Advertise Here - Get Worldwide and Local Reach by promoting your business on warta-majalengka.com

Privacy Policy and Terms

We take privacy seriously.

We take the privacy of our site's visitors/members very seriously.
Please click here to view our privacy policy and general terms, which also includes details of "who can see what?" regarding the information that you enter on the site, and our general approach/terms to usage of the site.

Copyright © 2011-2017 BigYellowZone. All Rights Reserved.
Designed/Created by: BigYellowZone.com